Presiden Joko Widodo mendadak membatalkan kehadirannya pada peringatan Hari HAM Internasional 2018 di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (11/12/2018). Namun, pembatalan itu tidak mengurangi rasa terima kasih apresiasi pemerintah kepada pegiat dan pejuang HAM.

”Sekali lagi, terima kasih kepada para pegiat HAM, baik yang masih berada di Komnas HAM maupun di luar, dan juga para mantan anggota komisi HAM yang sudah bekerja sebaik-baiknya,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pada peringatan Hari HAM Internasional 2018 di kantor Komnas HAM.

Wapres Kalla mendadak diminta untuk menggantikan Presiden Jokowi menghadiri undangan Komnas HAM. Padahal, sebelumnya, pada jam yang sama, Wapres dijadwalkan menghadiri peringatan Hari HAM Internasional 2018 di kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan itu, Wapres Kalla menyampaikan permintaan maaf dari Presiden Jokowi yang tak bisa hadir karena kesibukannya.

Ketidakhadiran Presiden Jokowi bukan berarti pemerintah mengabaikan Komnas HAM. Menurut Kalla, Presiden Jokowi sangat menghormati Komnas HAM sehingga memintanya untuk mendahulukan agenda peringatan Hari HAM Internasional yang digelar Komnas HAM.

”Mestinya saya menghadiri acara peringatan HAM di kantor Kementerian Hukum dan HAM, tetapi Presiden meminta lebih baik saya ke Komnas HAM. Ini karena pemerintah menghormati Komnas HAM,” kata Kalla.

Sementara dalam pidatonya, Wapres Kalla menyampaikan, Pemerintah Indonesia sejak lama memperjuangkan HAM. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, misalnya, Indonesia menggagas serta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang merupakan gerakan memperjuangkan kesetaraan antarbangsa dan penghapusan penjajahan.

Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan membentuk komisi khusus yang menangani HAM serta kementerian yang menangani masalah HAM.

Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya memenuhi hak dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menjalankan sejumlah program yang ditujukan untuk memberikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat.