Reformasi Birokrasi Semakin Josss

 

Generasi milennials seperti kamu pernah dengar istilah reformasi birokrasi? Tentu ini bukan sejenis cemilan. Birokrasi adalah tata kelola pemerintahan, jika ditambah reformasi yang berarti perubahan untuk perbaikan, maka arti reformasi birokrasi adalah perubahan untuk perbaikan dalam bidang tata kelola pemerintahan.

 

Reformasi Birokasi Sangat Progresif

Pemerintahan Jokowi-JK telah memberi dampak perubahan yang nyata soal reformasi birokrasi. Coba bayangkan, dulu kalau mendengar birokrasi yang terlintas di benak kita adalah hal yang korup. Dikit-dikit minta bayar, dikit-dikit sogok kanan kiri.

Tapi stigma itu coba dihapus pemerintah dengan memperbaiki pelayanan publik dengan cara-cara yang transparan sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Sistem seperti ini bisa menjamin akuntabilitas pemerintah tentang kewajibannya.

 

Program yang Oke

Pemerintah telah memperbaiki performa reformasi birokrasi dengan empat program. Peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahab berbasis elektronik, pengembangan SMART ASN  menuju terwujudnya world class government, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan empat program tadi diharap bisa menjadi landasan bersama untuk berjalan seiringan instansi pemerintahan seperti, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten atau Kota.

 

Capaian Indeks yang Baik

Laporan tahun 2017 mewartakan bahwa capaian indeks reformasi birokrasi sudah sangat bagus. Terbukti dengan dari tahun 2015 peningkatan indeks persepsi pelayan publik selalu naik dan melesat dari sebelumnya bahkan hingga 8,76%.

Rhenald Kasali menyebut 30-40% instansi pemerintah bisa menjadi role model.  ini bisa menjadi tanda positif, daerah – daerah bisa berivonasi tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat. dengan ini praktek KKN bisa ditekan agar penyimpangan tidak terjadi.

 

Efisiensi Anggarannya gede loh

Kamu akan kaget, lewat reformasi birokrasi ini, pemerintah bisa menghemat dana yang sangat besar. Sejumlah 41, 15 Triliun bisa dihemat pemerintah lewat inovasi reformasi birokrasi. Bayangin uang segaban seperti itu bisa buat beli apa? Kelihatannya uang segitu kalau dibelikan bakso, bisa-bisa 3 Kabupaten tenggelam.

 

Terus apa yang bisa kita lakukan

Ketika pemerintahan mencoba mengelola kebijakan, maka kita punya kewajiban sosial berupa pengawasan dan pendampingan. Semisal, kalau kamu mau urus adminstrasi berkaitan dengan pemerintahan dan kamu mendapati hal-hal yang tidak wajar. Maka kamu bisa melaporkannya semisal ke Ombudsman atau lembaga yang terkait.

You may also like...