Avengers dalam Pidato JK di PBB

Pidato JK di PBB: Untuk Ciptakan Perdamaian, Dunia Tak Butuh Avengers

 

Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla akhirnya berpidato di forum Majelis Umum PBB pada Kamis sore (27/9) waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia. Di tahun keempat kehadirannya, JK membawakan pidato setebal 9 halaman dengan judul “Making the United Nations Relevant to all people: Global Leadership and Shared Responsibilities for Peaceful, Equitable and Sustainable Societies”.

Di dalam pidato itu, memuat tiga poin penting, yakni pertama, untuk menciptakan perdamaian tidak hanya dibutuhkan kekuatan dari negara-negara berpengaruh di dunia, tetapi juga komitmen untuk menjaganya. Kedua, setelah perdamaian tercapai, maka negara anggota PBB harus juga melakukan pembangunan. Dengan begitu, dampak dari perdamaian itu bisa terasa nyata bagi publik. Ketiga, masyarakat yang moderat dan toleran merupakan kunci penting untuk melawan tindak kekerasan berbasis ekstrimisme dan radikalisme.

Uniknya, JK juga sempat mengungkit-ungkit soal keberadaan The Avengers dan Justice League. Lho, apa maksudnya? Simak penjelasannya berikut:

1. Untuk menciptakan dunia yang damai, tidak dibutuhkan karakter superhero seperti The Avengers

JK membuka pidatonya dengan menyebut untuk menciptakan dunia yang damai, maka mereka tidak perlu jauh-jauh mencari tokoh karakter superhero seperti The Avengers dan Justice League untuk mewujudkannya.

“Kita, di dalam ruangan ini, adalah pemimpin global. Kalau digabungkan, kita semua memiliki kekuatan superhero. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan kekuatan, niat, kekuatan, belas kasih dan kerendahan hati individu kita masing-masing,” ujar JK dalam pidatonya pada kemarin sore.

Menurut JK, itulah inti dari PBB. Ia mengingatkan untuk bisa mencapai perdamaian bukan saja karena tidak ada peperangan. Namun, diperlukan juga komitmen untuk menjaga agar situasi di dunia tetap damai.

Bagaimana caranya? Ya, harus dimulai dari wilayah dan negaranya masing-masing. Ia mengambil contoh komitmen yang sudah dilakukan Indonesia. Pemerintah terus mengirimkan pasukan perdamaian PBB di 9 misi berbeda.

“Bahkan, Indonesia menjadi negara kedelapan terbesar di dunia yang menyumbangkan pasukan perdamaian,” kata dia.

Saat ini, jumlah pasukan misi perdamaian PBB asal Indonesia mencapai lebih dari 3.500 orang. Di tahun 2019, jumlah itu akan ditambah hingga 4.000 orang. Bahkan, jumlah personal pasukan perempuan ikut ditingkatkan. Ini merupakan satu kontribusi nyata Indonesia sebagai negara anggota tidak tetap PBB yang mulai bertugas pada tahun depan.

2. Komitmen menciptakan perdamaian tidak akan tercapai kalau konflik Israel-Palestina masih terus terjadi

Hal lain yang disinggung oleh JK di dalam pidatonya yakni soal situasi di Palestina. Komitmen negara anggota PBB akan dipertanyakan publik apabila PBB terus gagal menjadi mediator untuk mencapai solusi perdamaian Palestina dengan Israel.

Sementara, bagi Indonesia, “two state solution” menjadi satu-satunya jalan keluar terbaik dan win-win. Namun, melihat situasinya kini, proses perdamaian Israel-Palestina justru mengalami kemunduran.

“Jelas terlihat ada ancaman nyata dan dekat terhadap status quo Yerusalem. Jutaan nyawa pengungsi asal Palestina kini terancam dan terus memburuk dari hari ke hari. Ini justru membuat harapan warga Palestina terus menurun. Begitu pula harapan kita yang menginginkan Palestina menjadi negara yang independen dan berdaulat,” kata JK.

Indonesia, kata JK menyerukan agar segera dilakukan negosiasi yang membuat “two state-solution” menjadi satu keputusan yang nyata dan bukan sekedar wacana.

3. Masyarakat yang moderat dan toleran menjadi kunci melawan radikalisme

Di poin terakhir, JK juga sempat menyinggung mengenai isu radikalisme dan kekerasan berbasis ekstrimisme. Ujung-ujungnya, hal tersebut bisa menciptakan teror.

Pada tahun ini, Indonesia sudah kembali merasakan betapa mahalnya nilai-nilai itu. Sebab, terjadi pengeboman di beberapa gereja di Surabaya yang menghebohkan dunia.

“Ketidakadilan, kemiskinan ekstrem, buta huruf, dan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan anak-anak muda harus diberantas,” tutur JK.

Pendekatan untuk deradikalisasi tidak cukup hanya menggunakan cara keras, pendekatan yang lunak juga diperlukan.

“Oleh sebab itu, kami telah mengubah aturan nasional hukum kami dan memperkuat pendekatan lunak dalam menghadapi tantangan ke depan,” kata dia.

Dalam aksi teror di Surabaya, baru kali pertama, pelaku teror tidak hanya perempuan. Tetapi, mereka turut mengajak anak mereka ikut menjadi pelaku bom bunuh diri. Padahal, penggunaan anak sebagai senjata tidak pernah dibenarkan.

JK menegaskan serangan teror di Surabaya, bukan melemahkan komitmen Indonesia untuk memberantas tindak terorisme.

“Serangan ini malah akan semakin memperkuat niat kami untuk bekerja lebih erat dengan masyarakat internasional,” katanya lagi.

Sumber: IDNtimes.com

You may also like...