Jokowi Buka Hari Anti Korupsi Sedunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penindakan dan pencegahan korupsi harus ditingkatkan. Kepala negara menyampaikan pesan ini saat membuka acara Hari Peringatan Antikorupsi Dunia 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12).

“Acara peringatan seperti ini adalah momentum untuk mengingatkan kita semua, untuk me-review dan melanjutkan gerakan antikorupsi, pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan baik penindakan mau pencegahan,” katanya.

Jokowi menyampaikan gerakan antikorupsi ini harus menjadi gerakan bangsa dan semua elemen baik dari institusi negara, civil society, maupun oleh masyarakat luas demi mencegah dan memberantas korupsi.

“Terima kasih kepada KPK, seluruh insistusi penegak hukum, aktivis, civil society, profesional, seluruh komponen bangsa yang dengan perannya masing-masing telah menjadi bagian membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Menurut Jokowi, ini bagian upaya seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, maju, produktif, inovatif, dan efisien. Untuk mencapainya, juga telah diterapkan sejumlah sistem elektronik.

“Upaya bersama kita pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, kita makismalkal, kita lihat basis elektronik seperti e-tilang, e-samsat, e-proc, e-budgeting. Ini adalah upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Jokowi, sistem pengaduan masyarakat seperti Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) juga mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat sehingga masuk sekitar 36 ribu aduan.

“Banyak lagi beberapa inovasi yang kita telah lakukan bersama. Terbitnya peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan bgian dari upaya kita untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih komprehensif dan sistimastis. Perpres ini menempatkan KPK sebagai Koorinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, telah juga diterbitkan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Ini merupakan bagian partisipasi pengaduan masyarkat, namun tentunya harus melalui proses verifikasi.

Sumber: Gatra

You may also like...